Sudah nonton ‘Pride’? Tentu masih ingat bagaimana 32 tahun lalu (1984) Mark Ashton dan kawan-kawannya mendirikan LGSM (Lesbian and Gay Support the Miners). Dengan setia LGSM mendukung aksi mogok para buruh tambang di Wales, melakukan berbagai hal untuk membantu kelangsungan hidup keluarga buruh tambang: bikin konser amal, mengirimkan pakaian hangat dan makanan, bahkan ikut aksi bersama para buruh.



Namun ternyata, ikatan persaudaraan antara komunitas LGBT dan para buruh telah dibangun jauh sebelumnya. Tahun 1930an, Stephen Blair, seorang gay yang terbuka, terpilih menjadi wakil presiden dari Serikat Nasional Juru Masak dan Pramugara Angkatan Laut. Serikat ini tak hanya memperjuangkan hak para buruh, tapi juga merangkul dan menyuarakan kelompok tertindas lainnya termasuk LGBT.

Bergerak ke era 1940-an, ada Harry Hay, seorang pengacara bagi serikat buruh, yang mendirikan organisasi gay pertama yang memperjuangkan HAM, namanya Mattachine Society. Hay menggunakan pengetahuan dan ilmunya dalam mengorganisir buruh untuk membangun Mattachine Society.

Pertangahan 1970a, Harvey Milk dan serikat buruh Teamsters bersama-sama mengorganisir pemboikotan bir Coors. Produsen bir Coors diboikot dengan tiga alasan: (1) perusahaan tidak mau mendengar suara serikat buruh; (2) dalam perekrutan tenaga kerja, perusahaan bersikap diskriminatif kepada kaum hispanik, afrika-amerika, perempuan, gay, dan lesbian; dan (3) perusahaan secara aktif mendukung dan mendanai organisasi dan politisi konservatif. Harvey Milk dan Teamsters berhasil membuktikan bahwa dengan menyatukan kekuatan dan mengorganisir diri, suara kita akan didengar dan tujuan kita tercapai.

Keberhasilan serupa terulang pada tahun 1978. Saat itu, seorang anggota dewan di California mengajukan rancangan peraturan daerah yang isinya melarang gay, lesbian, dan orang-orang yang mendukung hak gay & lesbian untuk mengajar di sekolah. Rancangan ini disebut Briggs Initiative. Gerakan LGBT dan buruh kembali menyatukan kekuatan dan berhasil membatalkan Briggs Initiative.

Tak lama kemudian, tahun 1979, AFL-CIO (serikat buruh terbesar di Amerika Serikat) untuk pertama kalinya menyerukan tuntutan untuk membuat undang-undang yang melarang diskriminasi berbasis orientasi seksual.





Mengapa Buruh dan LGBT Bersatu?


Setiap manusia memiliki hak yang melekat padanya, dan wajib dihormati, dipenuhi, dan dilindungi oleh negara (Hak Asasi Manusia). Poin-poin HAM telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi manusia, dan berbagi instrumen hukum lainnya. Namun, begitu banyak orang yang ditindas dan dirampas haknya demi melanggengkan kekuasaan dan kekayaan segelintir orang yang serakah. Fakta membuktikan bahwa LGBT dan buruh mengalami penindasan yang kurang lebih sama. Beberapa hak LGBT dan buruh yang sama-sama dirampas antara lain:

1. Hak atas Pekerjaan

Banyak dari LGBT maupun buruh yang mengalami kesulitan dalam mengakses pekerjaan karena latar belakang pendidikan yang rendah. Belenggu kemiskinan membuat rakyat tidak mampu mengakses pendidikan yang tinggi dan berkualitas. Pada orang-orang LGBT, selain karena faktor ekonomi, tingkat pendidikan rendah juga disebabkan oleh tingginya tingkat kekerasan dan diskriminasi di sekolah yang berdampak pada penurunan performa belajar, meninggalkan sekolah/DO, dan berpikir atau bahkan mencoba untuk bunuh diri.

Belenggu kemiskinan pada buruh dan diskriminasi pada LGBT juga mempersulit keduanya dalam mengakses identitas kependudukan seperti akte kelahiran dan KTP. Banyak sekali anak dari keluarga miskin kota tidak memiliki akte kelahiran. Sementara LGBT, banyak yang kabur dari rumah sehingga tidak lagi memiliki akses pada akte kelahirannya. Kawan-kawan transgender, baik waria maupun transmen, dipersulit membuat KTP karena identitas dan ekspresi gendernya. Padahal identitas kependudukan adalah salah satu syarat utama saat melamar pekerjaan.

Latar belakang pendidikan rendah ditambah tidak adanya identitas kependudukan membuat pilihan pekerjaan seseorang menjadi terbatas. Dan jika pilihan pekerjaan terbatas, maka orang cenderung mengambil pekerjaan apapun yang ada meskipun berupah rendah, tidak layak, dan tidak adil. Misalnya: menjadi buruh outsourcing, bekerja di perusahaan yang menggunakan sistem penalti, bekerja tanpa jaminan kesehatan atau jaminan sosial tenaga kerja, bekerja di sektor informal, atau bahkan berakhir menganggur. Data 2015 menunjukkan bahwa 92,52% anggota Ikatan Waria Yogyakarta (IWAYO) bekerja di sektor informal (pekerja seks, pengamen, wiraswasta, salon, freelance), sementara 1,36% tidak bekerja.

2. Hak untuk Bebas dari Diskriminasi

Sulitnya mendapatkan pekerjaan membuat perusahaan kemudian bersikap seenaknya pada buruh. Diskriminasi merajalela di tempat kerja. Buruh perempuan berupah lebih rendah daripada buruh laki-laki. Banyak dari mereka juga tidak mendapatkan cuti haid maupun cuti hamil/melahirkan, sehingga mereka terpaksa bekerja dalam kondisi yang membahayakan kesehatan supaya tidak dipecat. Diskriminasi ini tentu saja dialami juga oleh buruh lesbian & biseksual perempuan.

Sementara para buruh LGBT lainnya, harus berhadapan dengan kekhawatiran akan dipecat ketika perusahaan mengetahui orientasi seksual atau identitas gendernya. Laporan ILO tentang situasi LGBT di tempat kerja menunjukkan bahwa LGBT menghadapi pelecehan dan pengucilan sejak proses pencarian kerja (melamar, wawancara), hingga saat sudah bekerja. Banyak dari kawan-kawan LGBT melaporkan penundaan promosi jabatan atau pemecatan karena perusahaan/institusi mengetahui identitas mereka. Tantangan serupa dialami juga oleh kawan-kawan difabel.

3. Hak atas Jaminan Sosial

Karena dianggap mengurangi keuntungan, banyak perusahaan yang tidak mau bertanggung jawab untuk memenuhi jaminan sosial para buruh. Biaya jaminan sosial seringkali ditanggungkan pada buruh, dengan cara memotong upah mereka. Pada LGBT, tidak memiliki identitas kependudukan membuatnya sulit mengakses jaminan sosial. Secara khusus pada transgender perempuan (waria), negara bersedia memberikan jaminan sosial dengan syarat waria harus dimasukkan dalam golongan PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial). Aturan ini kini meluas tidak hanya pada waria, tapi juga pada LGBT yang lainnya. Penggolongan LGBT sebagai PMKS sendiri tidak dilatarbelakangi oleh pemahaman bahwa LGBT merupakan bagian dari warga negara yang tertindas. Penggolongan ini dilandaskan pada stigma bahwa LGBT adalah penyakit.

4. Hak untuk Bebas dari Penangkapan Sewenang-wenang dan Pengasingan

Transgender perempuan (waria) yang memilih untuk bekerja di sektor informal sangat rentan terhadap penangkapan sewenang-wenang. Sepanjang tahun 2015 di D.I. Yogyakarta, setidaknya 21 waria ditangkap lalu ditahan tanpa kejelasan di camp assessment berbasis Perda no. 1 tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Perda Gepeng). Lima orang di antaranya ditangkap meskipun tidak sedang melakukan aktivitas kerja. Mereka hanya sedang berjalan atau membeli makan seperti warga negara pada umumnya, dan ditangkap oleh Satpol PP karena stigma bahwa waria adalah gelandangan yang mengganggu ketertiban. Kawan-kawan waria di daerah lain juga mengalami penangkapan serupa, biasanya dengan landasan perda ketertiban umum atau perda pelacuran. Situsi ini tidak lepas dari penggolongan waria sebagai PMKS.

Bagaimana dengan buruh? Kita tentu masih ingat dengan Wiji Thukul, seorang buruh yang piawai membangkitkan semangat buruh lainnya lewat puisi. Tahun 1998, ia ditangkap dan hilang sampai sekarang. Tahun ini saja, setidaknya sudah 27 orang buruh di ditangkap, ditahan, bahkan dipenjara karena mengkritik ketidakadilan perusahaan dan negara.

5. Hak atas Berserikat dan Berkumpul secara Damai

Sudah bukan cerita baru bahwa banyak kawan buruh kita dipecat dari pekerjaannya karena bergabung dengan serikat buruh yang konsisten mengkritik kebijakan-kebijakan perusahaan, atau membela kawannya yang diperlakukan tidak adil. Bahkan beberapa serikat buruh dibekukan oleh perusahaan, juga dilabeli ilegal. Saat melakukan aksi massa untuk menyuarakan tuntutan, buruh dikawal ketat oleh aparat.

Sementara LGBT, tentu masih segar di ingatan kita bahwa Pondok Pesantren Waria dipaksa tutup oleh kelompok reaksioner Front Jihad Islam dan warga serta aparatur pemerintah. Banyak organisasi LGBT dipersulit administrasinya oleh notaris dan bank. Dan yang jelas kita rasakan secara langsung adalah bagaimana kegiatan-kegiatan LGBT diancam, dilarang, dibubarkan dan diserang oleh universitas, aparat penegak hukum, dan kelompok reaksioner seperti FUI dan FPI.

6. Hak atas Standar Kehidupan yang Layak

Segala hal di atas juga menjadi bukti bahwa baik LGBT maupun buruh, telah dirampas haknya atas standar kehidupan yang layak. Diskriminasi, ancaman, bahkan kriminalisasi yang ditujukan LGBT dan buruh adalah upaya untuk menutup mulut kita semua. LGBT dan buruh akhirnya dipaksa berhadapan pada dua pilihan: dipecat dari pekerjaan, atau tetap bekerja dalam situasi yang sama sekali tidak layak.
Persamaan nasib di atas mendorong LGBT dan buruh membangun persatuan dan solidaritas. Sayangnya, masih banyak orang-orang LGBT yang belum menyadari bahwa buruh adalah kawan seperjuangan yang paling kuat, dan membiarkan para buruh berjuang sendirian. Komunitas LGBT juga sering lupa, bahwa banyak di antara LGBT itu sendiri merupakan buruh yang mengalami kekerasan ganda: dengan pekerjaannya sebagai buruh dan dengan statusnya sebagai LGBT.

Tentu saja kita tidak lupa akan masih tingginya homophobia dan transphobia di dalam gerakan dan serikat buruh. Beberapa aktivis buruh LGBT di Jakarta mengalami pengucilan dari serikatnya karena orientasi seksual, identitas gender, atau ekspresi gender mereka. Bagaimanapun, ini bukanlah alasan untuk tidak bersatu dan bersolidaritas. Solidaritas sendiri bukanlah sesuatu yang transaksional, melainkan sesuatu yang mestinya membawa transformasi pada semua pihak yang bersolidaritas. Kesamaan nasib dan tujuan perjuangan buruh dan LGBT merupakan bekal awal bagi kita semua untuk saling membangun kesadaran. Kesadaran tentang keberagaman seksualitas manusia, dan kesadaran bahwa apa yang menimpa buruh menimpa kita semua.

Kini, yang perlu kita lakukan hanyalah melanjutkan perjuangan para pendahulu kita. Perjuangan, persatuan, dan solidaritas yang telah berumur hampir satu abad.

Panjang umur perlawanan dan solidaritas!